Krisis Politik di Korea Selatan tengah menghadapi gejolak politik yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memecat Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya pada 1 Juni 2025. Putusan bersejarah ini diputuskan dengan suara mayoritas 6-3, menyusul proses pemakzulan yang diajukan oleh Majelis Nasional terkait dugaan pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam keputusan yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindakan Presiden Yoon “secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan.” Dengan pemecatan ini, Yoon menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dilengserkan oleh pengadilan, setelah Park Geun-hye pada 2017.
Latar Belakang Pemakzulan
Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dimulai pada Maret 2025 setelah serangkaian skandal politik dan tuduhan campur tangan dalam proses peradilan. Tuduhan utama yang menjerat Yoon termasuk tekanan terhadap lembaga yudisial untuk menghentikan penyelidikan terhadap sejumlah rekan politiknya, serta dugaan keterlibatan dalam penunjukan pejabat tinggi yang tidak transparan dan dianggap melanggar etika publik.
Majelis Nasional, yang didominasi oleh oposisi progresif setelah pemilu legislatif awal tahun ini, memutuskan untuk meloloskan mosi pemakzulan dengan suara mayoritas dua pertiga. Sidang konstitusional selama dua bulan ke depan menjadi sorotan nasional, dengan demonstrasi besar-besaran baik dari pihak pendukung maupun penentang presiden.
Reaksi Politik dan Publik
Pemecatan Yoon langsung memicu perdebatan sengit di ruang publik dan politik. Pendukung Yoon mengecam keputusan tersebut sebagai “bermuatan politik” dan menuduh oposisi melakukan perburuan kekuasaan. Di sisi lain, kubu oposisi menyambut keputusan ini sebagai kemenangan supremasi hukum dan konstitusi.
Dalam pernyataan singkat dari kediaman pribadinya, Yoon menyatakan kekecewaannya dan menegaskan bahwa dirinya “tidak pernah melanggar hukum atau bertindak untuk kepentingan pribadi.” Ia belum memastikan apakah akan mengajukan upaya hukum lebih lanjut atau menerima keputusan tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Han Duck-soo telah mengambil alih jabatan sebagai penjabat presiden sesuai ketentuan konstitusi. Pemerintah menjadwalkan pemilihan presiden luar biasa dalam waktu 60 hari, sebagaimana diatur oleh undang-undang Korea Selatan.
Implikasi Regional dan Global
Pemecatan presiden secara mendadak ini diperkirakan akan berdampak terhadap stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan dalam jangka pendek. Bursa saham Seoul mengalami koreksi tajam beberapa jam setelah pengumuman, dan won Korea melemah terhadap dolar AS. Investor asing menunggu kepastian arah kebijakan baru dan hasil pemilu mendatang.
Dari sisi geopolitik, mitra internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang menyatakan harapan agar transisi kekuasaan berlangsung damai dan demokratis. China dan Korea Utara, sementara itu, belum memberikan pernyataan resmi.
Penutup
Krisis politik yang berujung pada pemecatan Presiden Yoon Suk Yeol menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Korea Selatan. Meski menimbulkan ketegangan, proses hukum yang transparan dan damai menunjukkan bahwa lembaga demokrasi di negara tersebut tetap kuat. Kini, perhatian tertuju pada proses pemilihan presiden baru dan arah baru yang akan diambil oleh Negeri Ginseng dalam menghadapi tantangan domestik dan global.
